DISPARITAS PUTUSAN TERKAIT PENAFSIRAN PASAL 2 DAN 3 UU PEMBERANTASAB TINDAK PIDANA KORUPSI :KAJIAN TERHADAP 13 PUTUSAN PENGADILAN TAPIKOR BANDUNG TAHUN 2011-2012 :MELANI, FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS…
ARTI PENTING UU NO.1/PNPS/1965 BAGI KEBEBASAN BERAGAMA :KAJIAN KEPUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 140/PUU-VII/2009 :HWIAN CHRISTIANTO,FAKULTAS HUKUM UNIVERSITASA SURABAYA,SURABAYA PENERAPAN KONS…
KEPASTIAN HUKUM PENGAJUAN KASASI OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM TERHADAP VONIS BEBAS -JANPATAR SIMAMORA KEADILAN PROSEDURAL DAN SUBTANSIF DALAM PUTUSAN SENGKETA TANAH MEGERSARI -M.SYAHMSUDIN DAYA IKAT …
DISPARITAS PUTUSAN TERKAIT PENAFSIRAN PASAL 2 DAN 3 UU PEMBERANTASAB TINDAK PIDANA KORUPSI :KAJIAN TERHADAP 13 PUTUSAN PENGADILAN TAPIKOR BANDUNG TAHUN 2011-2012 :MELANI, FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS…
ARTI PENTING UU NO.1/PNPS/1965 BAGI KEBEBASAN BERAGAMA :KAJIAN KEPUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 140/PUU-VII/2009 :HWIAN CHRISTIANTO,FAKULTAS HUKUM UNIVERSITASA SURABAYA,SURABAYA PENERAPAN KONS…
DISPARITAS PUTUSAN TERKAIT PENAFSIRAN PASAL 2 DAN 3 UU PEMBERANTASAB TINDAK PIDANA KORUPSI :KAJIAN TERHADAP 13 PUTUSAN PENGADILAN TAPIKOR BANDUNG TAHUN 2011-2012 :MELANI, FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS…